Cara Intensif Ditjen Pajak Memeriksa Pengusaha yang Memanipulasi Data Omzet

Cara Intensif Ditjen Pajak Memeriksa Pengusaha yang Memanipulasi Data Omzet

Tax Consultant Jakarta – Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) nomor 15/PMK.03/2018 mengenai cara lain untuk membantu menghitung peredaran bruto terutama bagi wajib pajak. Dengan menggunakan peraturan tersebut, petugas pajak bisa menghitung penghasilan kotor maupun omzet wajib pajak dengan menggunakan cara alternative, termasuk dari besarnya biaya hidup yang dikeluarkan oleh wajib pajak.

Petugas pajak sangat memungkinkan untuk bisa menghitung omzet wajib pajak dengan memanfaatkan metode lainnya apabila disaat pemeriksaan nanti, wajib pajak tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan yang ternyata tak dicatatakan semuanya.

Petugas pajak bisa menghitung omzet wajib pajak dengan memanfaatkan metode lain menurut pasal 2 PMK 15/2018 di mana disebutkan terdapat 8 metode lainnya yang bisa digunakan apabila petugas pajak ingin menghitung omzet dari wajib pajak diantaranya adalah dengan melihat data-data berikut ini:

  1. Transaksi dari penerimaan tunai serta nontunai wajib pajak dalam satu tahun pajak
  2. Satuan dan volume hasil usaha wajib pajak dalam setahun belakangan
  3. Sumber dan pemakaian dana
  4. Perhitungan dari biaya hidup wajib pajak serta tanggungannya, tidak terkecuali dengan kekayaan dalam tahun pajak
  5. Berdasarkan pada SPT atau hasil pemeriksaan yang dilakukan di tahun pajak sebelumnya
  6. Penambahan kekayaan bersih si wajib pajak di awal serta akhir tahun di dalam suatu tahun pajak
  7. Proyeksi dari nilai ekonomi suatu kegiatan usaha disaat-saat tertentu untuk tahun pajak
  8. Perhitungan rasio yang didasari oleh persentase maupun rasio pembanding

Masa Berlaku

Setiap ketentuan pasti memiliki masa berlaku, termasuk ketentuan tentang tata cara pemakaian metode perhitungan dari peredaran bruto dengan cara lainnya yang nantinya akan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak.

Ada pun perhitungan omzet wajib pajak dengan cara lainnya yang dituangkan dalam PMK No. 15 tahun 2018 ini hanya berlaku apabila wajib pajak tengah diperiksa serta hingga saat ini belum menyampaikan SPT hasil dari pemeriksaan di atas omzet wajib pajak. PMK iani berlaku mulai dari 13 Februari 2018 pasca ditetapkan Sri Mulyani dan diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *